Sunday, September 26

Gerakan Monarki Konstitusional oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Gerakan Monarki Konstitusional oleh Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy adalah sebuah partai politik monarki konstitusional yang dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein. Partai politik ini didirikan pada tahun 2003 dengan mengkampanyekan kerajaan Irak dan berencana mengembalikan sistem pemerintahan Irak yang berlandaskan monarki konstitusional. Sharif Ali bin al-Hussein mengaku bahwa dirinya merupakan seorang pewaris tahta yang sah untuk menduduki kursi kerajaan Irak. Hal tersebut diklaim oleh pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy itu karena hubungan yang dimiliki olehnya dengan Raja terakhir, Raja Faisal II yang telah wafat.

Iraqi Constitutional Monarchy hingga sekarang melakukan gerakan-gerakan untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang ada di Irak agar kembali menggunakan sistem pemerintahan monarki dimana seorang raja diakui sebagai kepala negara. Partai monarki ini mengklaim bahwa partainya ini berlandaskan ideologi monarki konstitusional. Monarki konstitusional sendiri adalah salah satu jenis sistem monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional dalam suatu negara dimana negara mengakui adanya seorang raja sebagai kepala negara. Monarki konstitusional modern biasanya menggunakan konsep trias politica pada penerapannya. Hal ini berarti keberadaan seorang raja sebagai kepala negara hanya dijadikan sebagai ketia simbolis dari cabang eksekutif.

Saat ini monarki konstitusional digabungkan dengan sistem demokrasi parlementer. Hal tersebut membuat kerajaan masih berada di bawah kekuasaan raja akan tetapi seorang raja masih memiliki peranan tradisional di dalam sebuah negara. Dalam penggabungan ini perdana menteri yang bertugas untuk memerintah negara bukanlah seorang raja. Beberapa sistem monarki konstitusional yang digunakan oleh beberapa negara masih mengikuti garis keturunan.

Sharif Ali bin al-Hussein selaku pimpinan umum Iraqi Constitutional Monarchy pun mengaku jika dirinya masih memiliki garis keturunan dari saudara kerajaan Hashemite. Kerajaan Hashemite yang merupakan kerajaan yang pernah memimpin Irak hingga 1958. Dan ia pun berkeinginan untuk menjadi kepala negara Irak yang berasal dari partai Iraqi Constitutional Monarchy. Sebagai seorang politikus Sharif Ali bin al-Hussein sekaligus pemain judi poker online profesional yang merupakan satu-satunya tokoh politik yang selalu melakukan kampanye tentang kerajaan irak. Tujuannya adalah untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki yang berdasarkan monarki konstitusional.

Gerakan Monarki Konstitusional

Jika di lihat dari tujuan didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy, partai monarki ini menggabungkan antara sistem monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer. Hal tersebut berdasarkan poin keenam yang berbunyi pembentukan negara demokratis pluralistik di mana kekuasaan ditransfer melalui kotak suara dan pembentukan lembaga demokrasi yang sehat berdasarkan pemisahan kekuasaan penuh yang ada di antara cabang legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Selain itu Iraqi Constitutional Monarchy juga ingin menyusun konstitusi permanen yang dikukuhkan oleh rakyat Irak dalam referendum publik yang dilakukan secara bebas.

Iraqi Constitutional Monarchy hadir untuk mengkampanyekan sistem pemerintahan monarki konstitusional di Irak. Partai ini terus melakukan gerakan-gerakan untuk dapat mengubah kembali sistem pemerintahan irak menjadi sitem monarki yang berdasarkan monarki konstitusional.

Berikut Ini Adalah Tempat Bersejarah yang Ada di Irak
Informasi Sejarah Wisata

Berikut Ini Adalah Tempat Bersejarah yang Ada di Irak

Berikut Ini Adalah Tempat Bersejarah yang Ada di Irak – Republik Irak merupakan suatu negeri di Timur Tengah ataupun Asia Barat Energi, yang mencakup beberapa terbanyak wilayah Mesopotamia dan akhir barat laut dari Pegunungan Zagros serta bagian timur dari Padang pasir Suriah.

Berikut Ini Adalah Tempat Bersejarah yang Ada di Irak

iraqcmm – Negeri ini berbatasan dengan Kuwait serta Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, serta Iran di timur. Irak memiliki bagian yang amat kecil dari garis tepi laut di Umm Qashr di Teluk Persia.

Dikutip dari alowisata, Bisa jadi untuk kamu yang awal kali mengikuti tutur Irak, yang tergambar dipikiran kamu merupakan suatu peperangan yang terjalin di negeri itu. Memanglah, Irak ialah negeri yang telah cair lantak dampak perang yang terjalin sepanjang bertahun– tahun.

Negeri itu saat ini telah mulai melaksanakan pembangunan buat mengembalikan situasi negaranya semacam sedia kala. Sementara itu bila kamu pelajari lebih dalam, kamu hendak menciptakan kalau Irak ialah salah satu negeri yang terdapat di Daratan Asia yang mempunyai banyak tempat darmawisata memiliki yang harus kamu datangi, paling utama untuk kamu yang berkeyakinan Islam.

Pada peluang kali ini kita hendak membagikan data berarti yang harus kamu tahu ialah apa saja tempat darmawisata di Irak yang jadi destinasi darmawisata untuk para wisatawan yang terdapat di bumi sebab terdapat sebagian tempat darmawisata itu yang jadi saksi dari peradaban serta kesuksesan islam pada era itu.

Baca juga : Prasejarah dan Mesopotamia Kuno Irak

1. Khorsabad

Tempat darmawisata di Irak yang awal merupakan Khorsabad. Khorsabad pada dasarnya ialah suatu kota kuno yang sudah berumur lebih dari 2. 700 tahun yang mana posisi dari kota ini ialah terdapat di sisi timur laut Irak. Ada pula perihal yang membuat Khorsabad jadi populer merupakan suatu arca yang amat besar yang berupa banteng bersayap yang mempunyai kepala 2.

Kala kamu awal kali mendatangi Khorsabad, kamu hendak merasakan suatu kehebohan hendak peradaban adat yang maju yang terdapat di era itu sebab mana bisa jadi di era yang serba tidak mutahir itu telah terdapat banyak gedung dengan konsep arsitektur kategori besar yang apalagi susah buat terbuat di era saat ini.

Dipastikan kamu tidak hendak menyesal tiba jauh– jauh dari tempat asal kamu buat hanya melihat keelokan dari Khorsabad yang telah dibentuk semenjak tahun 717 ataupun terdapat yang berkata telah terdapat semenjak 706 Kristen.

Tetapi yang disayangkan merupakan kalau Khorsabad telah sirna hancur sebab terserang serbuan dari ISIS dimana mereka tidak hanya berupaya mengutip ganti Irak, mereka pula mempunyai tujuan buat memusnahkan bermacam berbagai aset memiliki yang terdapat di negeri itu.

2. Masjid Nabi Yunus

Tempat darmawisata di Irak berikutnya yang wajib kamu datangi merupakan Langgar Rasul Yunus. Langgar yang amat memiliki ini terdapat di Mosul, dimana lokasinya tidak jauh dari tembok Nineveh. Tempat memiliki yang amat kita rekomendasikan buat kamu yang berkeyakinan islam sebab kamu pula sekalian dapat melaksanakan napak tilas dari Rasul Yunus.

Tidak hanya itu, di dalam Langgar Rasul Yunus pula diyakini terdapat suatu kuburan Rasul Yunus yang mana semacam kita ketahui bersama apalagi sudah dituturkan di agama lain kalau Rasul Yunus ialah seseorang rasul yang memperoleh tes sebab dulu ditelan oleh Ikan Paus. Pasti langgar ini jauh lebih memiliki dibanding langgar populer di Turki serta langgar baginda omar ali saifuddin.

Langgar Rasul Yunus awal kali dibentuk pada dekat era ke 8 saat sebelum Kristen, serta apalagi hingga saat ini langgar ini jadi salah satu web memiliki serta sangat berumur yang terdapat di bumi.

Langgar Rasul Yunus tidak sempat hening wisatawan sebab tiap harinya senantiasa terdapat wisatawan dari bermacam negeri di bumi mengosongkan waktunya buat mendatangi Langgar Rasul Yunus sekalian mengenang ekspedisi Rasul Yunus dalam berceramah serta mengedarkan agama islam.

3. Patung Singa Assyria

Tempat darmawisata di Irak yang ketiga merupakan Arca Raja hutan Assyria. Serupa perihalnya dengan Khorsabad, tempat ini ialah web memiliki yang dipunyai oleh negeri yang mempunyai bunda kota bernama Suriah itu, terlebih sebab posisi dari Arca Raja hutan Assyria memanglah terdapat di Suriah yang dikala ini sudah dipahami oleh ISIS.

Butuh kamu ketahui kalau Arca Raja hutan Assyria telah terdapat sejah era ke 8 saat sebelum Kristen, jadi bila kita jumlah bersumber pada bertepatan pada pembuatannya hingga kamu hendak menciptakan kalau Arca Raja hutan Assyria mempunyai umur yang jauh lebih berumur dibanding dengan Khorsabad. Pasti perihal ini hendak terus menjadi menggugah ambisi kamu buat mendatangi Arca Raja hutan Assyria itu.

Kala kamu bertamu ke Arca Raja hutan Assyria, kamu hendak terus menjadi merasakan keelokan dari seni yang amat besar serta memiliki yang apalagi kamu tidak menciptakan web memiliki yang mempunyai umur yang serupa di negeri lain. Tetapi, Arca Raja hutan Assyria telah terdapat sebagian bagian yang sudah dihancurkan oleh gerombolan ISIS.

Saat ini, Arca Raja hutan Assyria sudah dipindahkan ke kota Raqqa dimana posisi dini dari Arca Raja hutan Assyria ialah di Suriah ataupun dekat dengan Allepo yang apalagi hingga saat ini sedang dijadikan posisi perang antara angkatan kawan dengan gerombolan ISIS.

4. Nimrud

Tempat darmawisata berikutnya yang kita rekomendasikan buat kamu datangi merupakan Nimrud. Tempat ini telah dibentuk semenjak era ke 13 saat sebelum Kristen yang mana pada durasi itu Nimrud dijadikan selaku bunda kota dari kerjaan Assyria yang terkini.

Bila kamu telusuri lebih dalam, hingga kamu hendak menciptakan suatu kastel ang amat mewah serta memiliki kepunyaan Raja Assyria yang bernama Ashurnasirpal. Tidak hanya itu, kamu pula hendak menciptakan sebagian web kuno yang hendak membagikan opini kalau tempat ini memanglah telah berumur amat lama sekali.

Banyak para wisatawan yang bertamu ke mari, paling utama mereka yang kegemaran mengenali asal usul sebab mereka mau mengenali semacam apa wujud serta asal usul yang tersembunyi di mari.

Tetapi yang disayangkan merupakan sebagian bagian dari Nimrud telah banyak yang dihancurkan oleh angkatan ISIS alhasil membuat Nimrud jadi kurang komplit sebab bagian– bagian yang telah sirna itu.

Walaupun banyak yang mengancam mengenai kelakuan yang dicoba oleh ISIS kepada penghancuran Nimrud, tetapi usaha itu tidak lebih dari hanya peringatan lazim sebab serupa sekali tidak berakibat sedikitpun kepada golongan yang telah banyak menewaskan serta melaksanakan penghancuran itu.

5. Hatra

Tempat darmawisata yang pula ialah suatu kota memiliki merupakan Hatra. Tempat ini pula banyak didatangi oleh para turis ataupun apalagi arkeolog sebab mereka sedang penasaran kepada sebagian bagian yang sedang belum teratasi misterinya. Di dalam Hatra kamu hendak menciptakan suatu kuil yang ialah campuran dari arsitektur Roman serta pula Hellenitis.

Dulu kota ini aman dari invansi yang dicoba oleh Romawi pada tahun 116 serta pula pada tahun 198 sebab pada durasi itu Hatra dipadati dengan tembok– tembok menjulang besar yang mengitari kota itu. Serta yang disayangkan kalau Hatra telah sirna dengan tanah sebab serbuan yang membabi tunanetra dari gerombolan ISIS.

6. Palmyra

Tempat yang lain yang pula kita rekomendasikan buat kamu datangi adalah Palmyra. Dulu Palmyra ialah suatu tempat istirahat untuk para pendatang ataupun kaum yang mana mereka berjalan di Rute Sutera.

Tempat ini jadi suatu saksi dari kerajaan yang pada durasi itu menggapai era emasnya kala di pimpin oleh Istri raja Zenobia yang dahulu melaksanakan makar kepada Bulu halus.

Baca juga : Mengulik sejarah tentang Colosseum Yang Berada Di Roma

Semacam perihalnya sebagian web memiliki yang terdapat di Irak, Palmyra pula sudah dihancurkan oleh gerombolan ISIS serta beliau pula sudah melaksanakan seseorang arkeolog yang tadinya sudah diyakini buat melindungi tempat itu.

Serta pada tahun 2015, kota memiliki yang amat menawan itu telah betul– betul sirna. Serta tempat ini pula jauh lebih berumur dibanding banguanan memiliki di Asia Tenggara ataupun gedung memiliki di Amerika.

Prasejarah dan Mesopotamia Kuno Irak
Sejarah

Prasejarah dan Mesopotamia Kuno Irak

Prasejarah dan Mesopotamia Kuno Irak – Irak merupakan negeri bagian yang dikala ini beberapa mencakup area peradaban Mesopotamia kuno. Peradaban ini timbul di antara bengawan Tigris serta Efrat. Sungai- sungai ini mengalir ke Teluk Persia, lewat Negeri Irak.

Prasejarah dan Mesopotamia Kuno Irak

iraqcmm – The Hashemite Kingdom of Irak, pula diketahui selaku Harus Irak dalam langkah dini, dibuat oleh akad Anglo- Irak tahun 1922 yang diperoleh dari 1920 makar Irak melawan rezim Inggris.

Dikutip dari wikipedia, Itu berfokus di Mesopotamia Dasar( cocok dengan asal usul Babilonia) namun pula tercantum bagian dariMesopotamia Atas serta Padang pasir Suriah serta Padang pasir Arab. Asal usul wilayah ini sudah melihat sebagian catatan, kesusastraan, ilmu, matematika, hukum serta filosofi sangat dini di bumi; sebab itu julukan biasanya, Cradle of Civilization.

Selaku bagian dari Bulan Sabit Produktif yang lebih besar, Mesopotamia memandang timbulnya peradaban sangat dini di Era Neolitik( rentang waktu Ubaid) serta membuat bagian berarti dari Timur Dekat Kuno sejauh Era Perunggu serta Era Besi( Akkadian, Sumeria, Babilonia, serta Asiria).

Sehabis tumbangnya Imperium Neo- Babilonia, Mesopotamia jatuh di dasar kewenangan Persia serta setelah itu Yunaniaturan. Pada era ke- 3, kala sekali lagi terletak di dasar kontrol Persia( Sassanid), populasi tadinya terus menjadi tergeser oleh orang Arab, serta julukan Arab al-?Iraq berawal dari dekat durasi ini.

Imperium Sassanid dihancurkan oleh penawanan Islam serta digusur oleh Kekhalifahan Rashidun pada era ke- 7. Baghdad jadi pusat” Era Kebesaran Islam” di dasar Kekhalifahan Abbasiyah sepanjang era ke- 9.

Perkembangan cepat Baghdad hadapi kebekuan pada era ke- 10 sebab Buwayhid serta Seljuqinvasi, namun senantiasa jadi kebutuhan esensial hingga agresi Mongol tahun 1258. Sehabis ini, Irak jadi provinsi Turco- Mongol Ilkhanate serta menyusut dalam kepentingannya.

Baca juga : 7 Upaya Iraqi Constitutional Monarchy untuk Mengembalikan Monarki Konstitusional di Irak

Sehabis kebangkrutan Ilkhanate, Irak diperintah oleh Jalairid serta Kara Koyunlu hingga kesimpulannya diserap ke dalam Imperium Ottoman pada era ke- 16, yang terkadang jatuh di dasar kontrol Safawi serta Mamluk Iran.

Kewenangan Ottoman selesai dengan Perang Bumi I, serta Kerajaan Inggris mengatur Irak selaku Irak Harus hingga berdirinya Kerajaan Irak pada tahun 1933. Suatu republik dibangun pada tahun 1958 sehabis kudeta.

Saddam Hussein menyuruh dari tahun 1968 sampai 2003, di mana rentang waktu itu jatuh Perang Iran- Irak serta Perang Teluk. Saddam Hussein digulingkan sehabis agresi 2003 ke Irak.

Sepanjang tahun- tahun selanjutnya dalam pendudukan AS di Irak, Irak sirna jadi perang kerabat dari tahun 2006 sampai 2008, serta situasinya memburuk pada tahun 2011 yang setelah itu bertambah jadi perang terkini.

Menyusul akuisisi ISIS di negeri itu pada 2014. Pada 2015, Irak dengan cara efisien dipecah, bagian tengah serta selatan dikendalikan oleh penguasa, bagian barat laut oleh Penguasa Wilayah Kurdistan serta bagian barat oleh Negeri Islam Irak serta Levant. ISIL diusir dari Irak pada tahun 2017, namun makar ISIL dengan keseriusan kecil lalu bersinambung beberapa besar di bagian pedesaan Irak utara.

Prasejarah

Sepanjang 1957- 1961 Shanidar Terowongan digali oleh Ralph Solecki serta timnya dari Universitas Columbia, serta 9 kerangka Neanderthal orang dari bermacam umur serta negara- negara pelanggengan serta keseluruhan( bercap Shanidar I- IX) ditemui berawal dari 60, 000- 80, 000 tahun BP. 10 orang baru- baru ini ditemui oleh Meter.

Zeder sepanjang pengecekan berkas fauna dari web di Smithsonian Institution. Untuk Zeder, jenazah itu kelihatannya membuktikan kalau Neanderthal melangsungkan seremoni penguburan, menguburkan jenazah mereka dengan bunga( walaupun bunganya saat ini dikira selaku kontaminan modern), serta mereka menjaga banyak orang yang terluka serta lanjut umur.

Mesopotamia merupakan web kemajuan sangat dini Revolusi Neolitik dari dekat 10. 000 SM. Ini sudah diidentifikasi selaku” mengilhami sebagian kemajuan terutama dalam asal usul orang tercantum temuan cakra, penanaman tumbuhan sereal awal serta pengembangan catatan huruf miring, Matematika, Astronomi serta Pertanian.”

Jaman perunggu

Sumeria timbul selaku peradaban Mesopotamia Dasar dari rentang waktu Ubaid prasejarah( medio milenium ke- 6 SM) di Era Perunggu Dini( rentang waktu Uruk) Sumeria Klasik selesai dengan kebangkitan Imperium Akkadia pada era ke- 24 SM.

Sehabis rentang waktu Gutian, terdapat kebangkitan Sumeria pendek di era ke- 21, terpenggal pada era ke- 20 SM oleh agresi orang Amori. Bangsa Amori Isin bertahan hingga c. 1600 SM, kala Mesopotamia selatan disatukan di dasar rezim Babilonia Kassite.

Bagian utara Mesopotamia sudah jadi negeri bagian Asyur yang berdialog dalam bahasa Akkadia pada akhir era ke- 25 SM. Bersama dengan sisa Mesopotamia, beliau diperintah oleh raja- raja Akkadia dari akhir era ke- 24 sampai medio era ke- 22 SM, sehabis itu sekali lagi jadi merdeka.

Babilonia merupakan suatu negeri bagian di Mesopotamia Ambang dengan Babilonia selaku ibukotanya. Ini dibuat selaku negeri merdeka oleh raja Amori bernama Sumuabum pada tahun 1894 SM. Sepanjang milenium ke- 3 SM, berkembanglah simbiosis adat yang amat akrab antara Sumeria serta Akkadia, yang melingkupi bilingual yang terhambur besar.

Akkadia dengan cara berangsur- angsur mengambil alih bahasa Sumeria selaku bahasa perkataan Mesopotamia dekat pergantian milenium ke- 3 serta ke- 2 SM, namun bahasa Sumeria lalu dipakai selaku bahasa tercatat ataupun formal di Mesopotamia sampai rentang waktu kuno klasik.

Babilonia timbul dari bangsa Amori( dekat 1900 SM) kala Hammurabi( dekat 1792–1750 SM), memadukan area sisa kerajaan Sumeria serta Akkad. Sepanjang abad- abad dini dari apa yang diucap” rentang waktu Amori”, negara- kota yang sangat kokoh merupakan Isin serta Larsa, walaupun Shamshi- Adad I nyaris memadukan area yang lebih utara di dekat Assur.

Salah satu dari bangsa Amori ini dibuat di negeri kota Babilonia, yang pada kesimpulannya hendak mengutip ganti yang lain serta membuat kerajaan Babilonia awal, sepanjang apa yang pula diucap Rentang waktu Babilonia Lama.

Assyria merupakan kerajaan Akkadia( Semitik Timur) di Mesopotamia Asal, yang menyuruh kerajaan regional sebagian kali lewat asal usul. Itu dipanggil bunda kota aslinya, kota kuno Assur( Akkadian Aššurayu).

Dari asal usul dini kerajaan Asyur, cuma sedikit yang dikenal dengan cara positif. Dalam Catatan Raja Asiria, raja sangat dini yang terdaftar merupakan Tudiya. Ia merupakan seseorang kontemporer Ibrium dari Ebla yang kelihatannya hidup di akhir era ke- 25 ataupun dini era ke- 24 SM, bagi catatan raja.

Alas dari despotisme Asyur urban awal yang dengan cara konvensional dikira berawal dari Ushpia sezaman dengan Ishbi- Erra dari Isin serta Naplanum dari Larsa. c. 2030 SM. Assyria mempunyai rentang waktu kerajaan dari era ke- 19 sampai era ke- 18 SM. Dari era ke- 14 sampai ke- 11 SM, Asyur sekali lagi jadi daya penting dengan bangkitnya Imperium Asyur Tengah.

Jaman besi

The Neo- Asyur Empire( 911- 609 SM) merupakan daya politik yang berkuasa di Timur Dekat Kuno sepanjang Era Besi, eklips Babilonia, Mesir, Urartu[10] serta Elam. Sepanjang rentang waktu ini, bahasa Aram pula dijadikan bahasa sah imperium, di sisi bahasa Akkadia.

The Neo- Babilonia( 626- 539 SM) men catat rentang waktu akhir dari asal usul Timur Dekat Kuno tadinya penawanan Persia. Satu tahun sehabis kematian penguasa Assyria terakhir yang kokoh, Assurbanipal, pada 627 SM, imperium Assyria berganti jadi serangkaian perang kerabat yang kasar.

Babilonia memberontak di dasar Nabopolassar, badan kaum Kasdim yang pindah dari Levant ke Babilonia tenggara pada dini era ke- 9 SM. Dalam federasi dengan Alat, Persia, Skit, serta Kimmeria, mereka menjarah kota Niniwe.

Baca juga : Sejarah Tentang Romawi Kuno

Pada 612 SM, serta tahta kerajaan dipindahkan ke Babilonia buat awal kalinya semenjak kematian Hammurabi pada medio era ke- 18 SM. Rentang waktu ini melihat kenaikan biasa dalam kehidupan ekonomi serta penciptaan pertanian, serta cetak biru arsitektur, seni, serta ilmu yang bertumbuh cepat.

Rentang waktu Neo- Babilonia selesai dengan rezim Nabonidus pada 539 SM. Di sisi timur, Persia terus menjadi kokoh, serta kesimpulannya Cyrus Agung mendirikan dominasinya atas Babilonia.

Buenos Aires Capai Titik Akhir Proses Perizinan Judi Online
Berita Blog Informasi

Buenos Aires Capai Titik Akhir Proses Perizinan Judi Online

Buenos Aires Capai Titik Akhir Proses Perizinan Judi Online

Kabar baik untuk kamu yang tinggal, atau sedang ada di Buenos Aires. Pihak pengaturan judi di Buenos Aires yang biasa disebut IPLyC sudah mendapatkan kesempatan dan akhirnya sampai di titik akhir proses perizinan judi online. Jadi, nantinya saat kamu mau main judi online di situs ini, engga perlu sembunyi-sembunyi lagi deh.

• Kerjasama dengan Pengusaha Lokal Maupun Asing
Mengawali 2021 dengan angin segar, judi online akan segera legal di Buenos Aires karena proses perizinannya tingga sedikit lagi selesai. Tak hanya itu, judi online di Buenos Aires akan jadi kolaborasi antara perusahaan lokal dan asing. Perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi antara lain Pasteko SA dan Hillside Media Malta (bet365), ArgenBingo BA dan William Hill, Playtech dan Hotel Casino Tanil, Cassave Anterprises Gibraltar (888 Holdings), Binbaires SA dan Intralot SA, Atlantica de Juegos y Stars Interactive Limited (Fullter Plc), dan juga Betsson Group bersama Casino de Victoria.

Ke tujuh partnership tersebut sudah diijinkan untuk membangun bisnis judi online di provinsi Buenos Aires. Hal tersebut dilaporkan oleh surat kabar eksekutif Buenos Aires pada tanggal 31 Desember 2020. IPLyC memang mendapatkan 14 aplikasi dari perusahaan judi online yang mau bergabung dalam program ini, namun ternyata ada beberapa aplikasi lainnya yang ditolak seperti Codere SA, Bectris (LatAm), dan Grupo EGASA (Luckia yang dioperatori dari Spanyol).

Baca juga : 7 Upaya Iraqi Constitutional Monarchy untuk Mengembalikan Monarki Konstitusional di Irak

• Judi Online Lebih Dulu Bisa Diluncurkan dari Lotere Tapi Ada yang Tidak Setuju
Dipimpin oleh presiden baru, IPLyC ingin meluncurkan terlebih dahulu produk judi onlinenya dibandingkan dengan regulasi lotere LOTBA yang sebenarnya sudah disetujuan September lalu. Namun di menit-menit terakhir, presiden IPLyc, Omar Galdurralde memberikan persetujuan bagi kerjasama-kerjasama judi online untuk mendapatkan lisensi terlebih dahulu. Kemudian, persyaratan yang harus dipenuhi para perusahaan tersebut adalah membayarkan uang sebesar 65 juta Argentina Pesos untuk mengukuhkan lisensi dibawah administrasi IPLyC.

Walaupun rencana sudah disusun rapi dan sepertinya sudah masuk tahap final, tetap saja ada pihak yang tidak setuju dengan dilegalkannya dan diluncurkannya permainan judi online di Buenos Aires. Sumber berita Argentina, La Naccion, melaporkan bahwa Gubernur Buenos Aires yang baru, Axel Kicillof, tidak puas dengan hukum-hukum tentang perjudian dan komitmen ‘welfare fund’ yang dibuat oleh Gubernur sebelumnya, Maria Eugenia Vidal. Kicillof dikabarkan akan mengintervensi peluncuran tersebut dan mengkaji ulang segala-sesuatu yang berkaitan dengannya.

Kita tunggu saja bagaimana akhir dari proses perizinan judi online di Buenos Aires ini. Akankah semua berjalan sesuai yang direncanakan dan akhirnya diluncurkan atau harus tertunda karena tidak mendapat izin dari Gubernur Buenos Aires. Kalau harapan pemain sih pasti ingin segera disahkan supaya bisa segera bermain judi online bukan?

Baca juga : Turki Jalin Kerjasama dengan Indonesia Untuk Buka Bisnis Impor Lada

7 Upaya Iraqi Constitutional Monarchy untuk Mengembalikan Monarki Konstitusional di Irak
Berita Blog Informasi Konstitusi

7 Upaya Iraqi Constitutional Monarchy untuk Mengembalikan Monarki Konstitusional di Irak

7 Upaya Iraqi Constitutional Monarchy untuk Mengembalikan Monarki Konstitusional di Irak

Pada awal abad ke-20, dunia dihebohkan dengan berbagai gejolak politik yang terjadi di negara Irak. Hampir seluruh media informasi seperti media cetak, televisi, internet, dan sebagainya memberitakan peristiwa tersebut. Mulai dari gejolak politik yang timbul dari dalam akibat tumbangnya Saddam Hussein dari kursi presiden Irak hingga gejolak politik yang timbul dari luar akibat adanya intervensi dan agresi militer dari negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Suriah, dan sebagainya. Bahkan, Irak harus tunduk terhadap hukum administrasi transisi yang diberikan pada saat pendudukan agresi militer tersebut. Guna mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara maka diadakanlah referendum pada tanggal 15 Oktober 2005 untuk mengganti hukum administrasi transisi dengan konstitusi Irak. Pemberlakuakn konstitusi Irak terus berjalan hingga sekarang dengan berbagai perubahan dan perbaikan mengikuti perkembangan zaman.

Baca Juga : Komitmen Iraqi Constitutional Monarchy untuk Membuat Masa Depan Irak Lebih Baik

Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi Irak dilandaskan pada republik parlementer federal. Ya, sistem perintahan tersebut berjalan dengan mengedepankan keseimbangan sisi islamis dan juga demokratis. Bentuk pemerintahan federal membuat kekuasaan Irak dipegang oleh beberapa lembaga yang berbeda antara lain :

• Lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet M
• Lembaga legislatif yaitu Majelis Perwakilan Irak
• Lembaga Yudikatif yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Kasasi, dan Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lain sesuai dengan undang-undang
• Komisi Independen yang terdiri dari komisi HAM, komisi pemilihan umum, dan komisi integritas yang bernaung di bawah Majelis Perwakilan Irak

Guna mengedepankan sisi demokratis maka Irak mempersilahkan setiap warga negaranya untuk aktif terlibat dalam partai politik. Banyak sekali partai politik yang berdiri untuk menyuarakan aspirasi rakyat sehingga menjadikannya sebagai negara multipartai. Salah satu partai politik yang terlibat aktif dalam upaya mengembalikan sistem pemerintahan monarki di Irak adalah Iraqi Constitutional Monarchy (ICM). Upaya tersebut muncul akibat ketidaksepahaman dengan sistem pemerintahan Irak yang sedang berjalan saat ini. Berikut ini merupakan profil dari partai politiknya :

• Nama partai politik : Iraqi Constitutional Monarchy (ICM)
• Pemimpin parpol : Sharif Ali bin al-Hussein
• Tahun berdiri : 2003
• Kantor pusat : Irak
• Ideologi yang dianut : Monarki konstitusional, Centrism, dan Hashemite

7 Upaya Iraqi Constitutional Monarchy untuk Mengembalikan Monarki Konstitusional di Irak

Sharif Ali bin al-Hussein merupakan seorang politikus kelahiran Baghdad tahun 1956. Politikus yang sering disapa dengan Al-Hussein terlahir di lingkungan kerajaan Hashemite yang pernah berjaya di pemerintahan Irak hingga tahun 1958. Karir politiknya semakin melejit sejak keberaniannya dalam melayangkan gugatan melalui pers internasional terhadap sistem pemerintahan Irak yang berlaku saat ini. Banyak politikus lain yang sangat menghormati keberanian Al-Hussein dalam upaya mengembalikan sistem pemerintahan monarki konstitusi di Irak. Terlebih, Al-Hussein menjadi pimpinan partai politik tunggal yang berani mengkampanyekan pengembalian sistem pemerintahan monarki konstitusional.

Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Sharif Ali bin al-Hussein beserta partai politik yang dipimpinnya untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki konstitusi di Irak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) pimpinan Sharif Ali bin al-Hussein antara lain :

1. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara melalui persatuan bangsa
2. Mempertegas identitas Irak sebagai negara Islam dengan turut menghormati agama dan keyakinan lain lengkap dengan seluruh hak-haknya
3. Memutuskan bentuk pemerintahan dan kepala negara melalui referendum nasional secara bebas dan langsung
4. Menegakkan hak asasi manusia seutuhnya
5. Mewujudkan terbentuknya negara demokrasi pluralistik yang bersih dan sehat
6. Menjaga kesucian wewenang lembaga peradilan yang independen
7. Menegaskan angkatan bersenjata Irak sebagai pelindung rakyat

Baca Juga : Krisis Politik! Kabinet Trudeau Terancam Runtuh

Komitmen Iraqi Constitutional Monarchy untuk Membuat Masa Depan Irak Lebih Baik
Berita Informasi Konstitusi

Komitmen Iraqi Constitutional Monarchy untuk Membuat Masa Depan Irak Lebih Baik

Masih banyak di antara kalian yang masih asing dengan Iraqi Constitutional Monarchy (ICM). Ya, ICM merupakan salah satu partai politik yang hadir meramaikan ruang demokrasi di negara Irak. Partai politik yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut dipimpin oleh seorang pria kelahiran Baghdad tahun 1956 bernama Sharif Ali bin al-Hussein. Setiap partai politik yang ada di seluruh dunia pasti memiliki ideologinya masing-masing. Begitu pula dengan Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) yang mengedepankan ideologi monarki kostitusional yang dibalut dengan centrisme dan Hashemita. Sesuai dengan ideologi yang dianut dalam partai politinya maka ICM berkomitmen untuk membuat masa depan Irak lebih baik dengan membawa kembali bentuk pemerintahan negara yang sudah pernah diberlakukan sebelumnya yaitu monarki konstitusi. Pasalnya, bentuk pemerintahan yang berlaku saat ini dianggap belum mampu menjamin terciptanya negara yang sejahtera dan berdaulat. Oleh sebab itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh partai ICM untuk mewujudkan komitmenya tersebut.

Baca juga : Cara Memimpin Bush

Sejatinya, bentuk pemerintahan negara monarki konstitusional sudah pernah diterapkan oleh negara Irak pada zaman dahulu. Namun, bentuk pemerintahan monarki konstitusional beralih ke berbagai pemerintahan baru akibat adanya kudeta, agresi militer, dan penyebab lainnya. Tentu saja untuk membawa kembali bentuk pemerintahan negara monarki konstitusional tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali kendala, halangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) untuk mewujudkan komitmennya. Adapun ciri dari bentuk pemerintahan negara monarki konstitusional yang dipercaya oleh ICM untuk membuat masa depan Irak menjadi lebih baik antara lain :

• Kepala negara dipegang oleh raja/ratu/kaisar/syeh yang berlangsung seumur hidup
• Pemilihan kepala negara dilakukan dengan memperhatikan keturunan
• Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dengan masa jabatan tertentu
• Kepala pemerintahan dipilih berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
• Kekuasaan raja sebagai kepala pemerintah dibatasi oleh konsitiusi tertulis maupun tidak tertulis
• Kekuasaan atau wewenang kepala pemerintahan juga dibatasi oleh konstitusi tertulis maupun tidak tertulis

Sharif Ali bin al-Hussein selaku pimpinan partai politik Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) beranggapan bahwa bentuk pemerintahan negara monarki konstitusional dinilai mampu membawa masa depan Irak menjadi lebih baik. Pasalnya, raja yang bertugas sebagai kepala negara dan perdana menteri selaku kepala pemerintahan memiliki wewenang yang tidak tak terbatas melainkan sesuai dengan konstitusi yang mengedepankan kepentingan rakyat. Guna mewujudkan komitmen untuk membawa Irak ke masa depan yang lebih baik melalui pengembalian monarki konstitusional ke dalam bentuk pemerintahan negara maka ditetapkanlah 12 tujuan yang harus dipenuhi oleh Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) antara lain :

1. Menjamin terciptanya penegakan persatuan bangsa untuk mempertahan kemerdekaan dan kedaulatan Irak
2. Menegaskan kembali bahwa Irak sebagai negara Islamis yang sangat menghormati seluruh agama dan keyakinan termasuk hak asasi para pengikutnya
3. Menjamin keberlangsungan referendum nasional yang berjalan dengan bebas dan langsung guna memutuskan bentuk pemerintahan dan kepala negara
4. Menyusun konstitusi yang lebih permanen untuk disetujui dan dikukuhkan oleh seluruh rakyat melalui proses referendum
5. Menegaskan sifat monarki yang berjalan secara turun menurun serta konstitusional yang berasal dari dan untuk rakyat
6. Membentuk sistem demokrasi negara yang pluralistik
7. Menjamin lembaga peradilan tetap suci dan independen
8. Memastikan hak asasi manusia selalu dijunjung tinggi
9. Menjamin angkatan bersenjata merupakan milik rakyat dan untuk melindungi rakyat
10. Mengembangkan sektor ekonomi industri pertanian dan komersial
11. Menjalankan rekonsiliasi nasional yang bersifat komprehensif
12. Melakukan perubahann warisan budaya dari masa kegelapan menjadi lebih baik

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy
Berita Blog Informasi

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) adalah salah satu partai politik monarki di Irak yang dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein. Al-Hussein sendiri memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Hashemite yang pernah memerintah Irak hingga tahun 1958. Keberhasilannya telah diakui saat ia menjadi penuntut dalam pers internasional serta dalam politik Irak sendiri. Iraqi Constitutional Monarchy ditemukan pada tahun 2003 dan hingga saat ini keberadaannya telah diakui oleh negara dan rakyat Irak. Ideologi yang dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy ini adalah monarki konstitutional dan sentralisme yang berlandaskan kerajaan Hashemite.

Monarki konstitusional sendiri adalah jenis pemerintahan monarki yang tercipta atas dasar sistem konstitusional yang mengakui adanya kehadiran Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai Kepala Negara. Saat ini banyak negara-negara yang telah menggunakan sistem monarki konstitusional yang modern. Biasanya sistem monarki konstitusional modern ini menggunakan konsep trias politika dimana Raja hanya dijadikan sebagai ketua simbolis dari cabang eksekutif. Apabila seorang Raja memiliki kekuasaan penuh dalam memerintah suatu negera maka sistem pemerintahannya disebut dengan monarki mutlak atau monarki yang absolut.

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Irak merupakan salah satu negara multipartai dengan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh perdana menteri. Perdana menteri Irak saat ini adalah Haidar al-Abadi. Iraqi Constitutional Monarchy sendiri merupakan satu-satunya partai yang mengkampanyekan kerajaan Irak yang bertujuan untuk mengembalikan sistem pemerintahan Irak yang berdasarkan monarki konstitusional. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy Sharif Ali bin al-Hussein tidak sejalan dengan tahta yang dimilikinya menurut konstitusi kerajaan Irak lama. Meski demikian dirinya tetap bersikukuh untuk mengembalikan Irak ke monarki konstitusional.

Menurut para kritikus apabila konstitusi kerajaan Irak dikembalikan, maka Sharif Ali bin al-Hussein tidak akan bisa menjadi raja. Pewaris monarki Irak yang sesungguhnya adalah Pangeran Ra’ad yang lahir pada 1936, Raja Jordan, dan pewaris Pangeran Zeid bin Ra’ad yang merupakan seorang diplomat Yordania yang aktif di Perserikatan Bangsa Bangsa. Meskipun demikian Sharif Ali bin al-Hussein merupakan salah satu tokoh politik yang memiliki popularitas yang tinggi di kalangan rakyat Irak terutama dikalangan para pemain judi di agen judi bola. Menurutnya segenap rakyat Irak akan mendukung kembalinya sistem monarki konstitusional. Hal tersebut dikarenakan monarki konstitusional merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang sangat cocok dalam menjamin kebebasan individu dari rakyat Irak serta dapat mencegah partai politik yang menyalahgunakan kekuasaan ketika mereka memerintah.

Iraqi Constitutional Monarchy tetap bertahan dengan misinya untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki modern yang sehat. Setidaknya ada 12 tujuan dari didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy ini. semua tujuan tersebut berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Iraqi Constitutional Monarchy juga menjunjung tinggi kedaulatan negara dan akan menyuarakan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh rakyat.

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy
Berita Blog Informasi

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy adalah satu-satunya partai politik yang menganut sistem politik monarki dan ingin mengembalikan sistem pemerintahan Irak menjadi monarki konstitusional seperti dulu lagi. Partai politik monarki ini didirikan pada tahun 2003 di Irak yang dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein. Iraqi Constitutional Monarchy sebagai partai politik dilandasi dengan ideologi monarki konstitusional, sentrisme, dan Hashemite. Iraqi Constitutional Monarchy ini dipimpin oleh seorang pangeran yang mengklaim bahwa dirinya merupakan seorang pewaris yang sah untuk berada di posisi Raja Irak. Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy tersebut adalah Sharif Ali bin al-Hussein.

Sharif Ali bin al-Hussein merupakan seorang pria kelahiran Baghdad, Irak yang lahir pada tahun 1956. Dirinya juga merupakan pimpinan dari partai politik monarki bernama Iraqi Constitutional Monarchy. Sharif Ali bin al-Hussein mengaku jika dirinya adalah seorang pewaris yang sah untuk dapat menempati posisi Raja Irak. Hal tersebut didasari oleh hubungan yang dimiliki Sharif Ali bin al-Hussein dengan raja Irak terakhir yakni Raja Faisal II. Oleh sebab itu dirinya ingin mengembalikan sistem pemerintahan Irak menjadi monarki konstitusional dengan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.

Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy ini memiliki hubungan dekat dengan negara-negara yang tergabung ke dalam Dewan Kerjasama Teluk. Dewan Kerjasama Teluk sendiri merupakan sebuah kelompok yang tergabung dalam pemerintah politik dan ekonomi yang terdiri dari negara-negara Arab yang berada di Teluk Persia. Irak sendiri bukanlah negara anggota dari Dewan Kerjasama Teluk namun Sharif Ali bin al-Hussen memiliki hubungan dekat dengan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Ada 6 negara Arab yang tergabung ke dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut. negara-negara tersebut meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Semua negara tersebut merupakan negara monarki.

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy

Sharif Ali bin al-Hussein juga diketahui sebagai seorang lawan dari pemerintahan diktator Irak yang pernah dipimpin oleh Saddam Hussein. Pada tahun 1991, pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy tersebut memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai mengelola dana investasi. Pada tahun yang sama ia juga menjadi salah satu anggota dari Kongres Nasional Irak yang memiliki tujuan untuk memicu adanya penggulingan Saddam Hussein dari tahta Kepala Negara.

Pada tahun 2003, Sharif Ali bin al-Hussein juga pernah mewakili Blok Konferensi Nasional Irak dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah di Damaskus. Pertemuan diantara keduanya pun terjadi dan mereka sepakat untuk mengakhiri pendudukan serta akan membentuk pemerintahan Irak yang berdasarkan kepuasan aspirasi rakyat dengan mempertahankan persatuan negara. Sebagai seorang politikus, Sharif Ali bin al-Hussein tercatat pernah mendapatkan penghargaan Royal Order of the Drum yang diberikan oleh Kigeli V, mantan Raja Rwanda.

Perjalanan Iraqi Constitutional Monarchy sebagai Partai Politik
Arsip Berita Blog Informasi Konstitusi

Perjalanan Iraqi Constitutional Monarchy sebagai Partai Politik

Perjalanan Iraqi Constitutional Monarchy sebagai Partai Politik – Irak merupakan negara republik yang berada Timur Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Kuwait dan Arab Saudi di bagian selatan, Yordania di bagian barat, Suriah di bagian barat laut, Turki di bagian utara, dan Iran di bagian timur. Irak sendiri hanya memiliki bagian yang tidak terlalu luas dari garis pantai di Umm Qashr, Teluk Persia. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Irak adalah republik parlementer yang didalamnya memiliki banyak sekali partai politik.

Saat ini Irak dipimpin oleh perdana menteri Adil Abdul-Mahdi dan presiden Barham Salim. Sebagai negara republik parlementer federal demokrasi perwakilan, perdana menteri memegang sebagian besar kekuasaan pada cabang eksekutif serta memiliki kewenangan untuk menunjukan kabinet kerja. Pemerintahan federal Irak sendiri dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan konstitusi sebagai republik parlementer federal yang islami serta demokratis. Pemerintahan federal sendiri terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, perdana menteri, serta kabinet menteri. Lembaga legislatif sendiri adalah Majelis Perwakilan Irak. Untuk lembaha yudikatif federal terdiri atas mahkamah agung, mahkamah kasasi, kejaksaan agung, dan lembaga peradilan federal lain yang telah diatur di dalam undang-undang yang dimiliki oleh negara. Meskipun saat ini Irak merupakan negara republik parlementer federal demokrasi perwakilan namun masih ada segelintir orang yang ingin mengembalikan sistem pemerintahan Irak menjadi sistem pemerintahan monarki yang berlandaskan monarki konstitusional.

Salah satu gerakan yang dilakukan untuk untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki di Irak dilakukan oleh salah satu partai politik yang bernama Iraqi Constitutional Monarchy. Partai politik ini pertama kali didirikan dan bekerja sama dengan salah satu situs agen bola terpercaya dari Irak pada tahun 2003. Di bawah kepemimpinan Sharif Ali bin al-Hussein, Iraqi Constitutional Monarchy terus melakukan kampanye untuk dapat mengubah kembali sistem pemerintahan Irak menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional. Iraqi Constitutional Monarchy sendiri merupakan satu-satunya partai politik yang melakukan kampanye soal kerajaan Irak sebagai salah satu lembaga eksekutif.

Sharif Ali bin al-Hussein mengaku jika dirinya merupakan pewaris tahta kerajaan yang sah. Ia mengklaim bahwa dirinya masih memiliki kaitan dengan keluarga kerajaan Hashemite. Kerajaan Hashemite sendiri merupakan salah satu kerajaan yang pernah memerintah Irak hingga tahun 1958. Ketua Iraqi Constitutional Monarchy tersebut telah berhasil menunjukan dirinya dengan menjadi penuntut pada gelaran Pers Internasional serta aktif di dalam kegiatan politik Irak. Sebagai seorang politikus, Sharif Ali bin al-Hussein menjadi satu-satunya orang yang melakukan kampanye kerajaan Irak untuk dapat mengembalikan sistem pemerintahan monarki yang berlandaskan monarki konstitusional.
Hingga saat ini Iraqi Constitutional Monarchy masih terus melakukan gerakan-gerakan untuk dapat mengembalikan sistem pemerintahan monarki di Irak. Monarki konstitusional sendiri merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang masih mengakui keberadaan raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara mereka.

Tujuan Didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy
Arsip Berita Blog Informasi Konstitusi

Tujuan Didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy

Tujuan Didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy merupakan salah satu partai politik yang ada di Irak. Dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein partai ini telah berdiri sejak tahun 2003. Partai politik monarki ini terus berkembang dan menjadi salah satu partai terbesar dan paling berpengaruh di Irak. Berikut ini adalah tujuan didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy sebagai partai politik monarki:

1. Menegakkan persatuan bangsa Irak serta akan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Irak yang berdaulat.

2. Menegaskan identitas agama Islam di Irak sekaligus akan tetap menghormati semua agama atau kepercayaan yang ada di Irak serta akan mengakui hak-hak milik rakyat yang tidak dapat di ganggu gugat

3. Menerapkan referendum nasional yang bebas dan langsung dengan tujuan untuk memutuskan sifat pemerintah serta Kepala Negara Irak.

4. Menyusun konstitusi yang permanen yang bertujuan untuk dapat dikukuhkan oleh rakyat Irak dalam referendum publik yang bebas dan langsung.

5. Bahwa sesungguhnya watak pemerintahan yang monarki akan bersifat turun temurun dan konstitutional yang berasal dari kehendak rakyat. Sehingga monarki akan menjadi sebuah simbol untuk persatuan rakyat, kebanggaan, serta kehormatan bangsa Irak.

6. Pembentukan negara demokratis yang pluralistik dimana kekuasaan ditentukan melalui kotak suara dan pembentukan lembaga demokrasi yang sehat berdasarkan pemisahan kekuasaan penuh antara legislatif, eksekutif, dan cabang yidukatif.

7. Penegasan kesucian peradilan dan independensinya dari kelompok atau orang di negara bagian mana pun.

8. Untuk sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh Hak Asasi Manusia sebagaimana telah ditetapkan oleh agama, Lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa, serta Lembaga-lembaga Internasional lainnya.

9. Angkatan bersenjata Irak adalah milik rakyat dan misi suci yang mereka jalankan adalah untuk melindungi bangsa dari agresi eksternal. Angkatan bersenjata Irak tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas politik apapun.

10. Melembagakan ekonomi bebas dan mendorong serta mengembangkan sektor pertanian untuk keperluan komersial. Sekaligus untuk mempertahankan keseimbangan yang ada di antara hak-hak kepemilikan dan pasar bebas serta hak-hak rakyat atas keadilan sosial untuk mendapatkan kesetaraan, kesempatan dan fasilitas dasar dari pemerintah.

11. Melaksanakan rekonsiliasi nasional yang komprehensif berdasarkan dari pengampunan serta pengampunan jauh pada keinginan untuk balas dendam dan retribusi dengan mempertimbangkan aturan hukum dan keadilan yang ada.

12. Mengubah peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh zaman kegelapan Irak dengan berlandaskan hukum yang adil dan memiliki pertimbangan utama untuk masalah etnis dan sekuler, hukum kebangsaan, emigrasi sukarela dan paksa serta atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab untuk semua warga negara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi permanen.

Keduabelas tujuan didirikannya partai Iraqi Constitutional Monarchy tersebut diharapkan akan membantu perkembangan pemerintahan Irak agar tetap sehat dan tetap menjalankan tugasnya atas kedaulatan rakyat yang tidak bisa diganggu gugat.