Gerakan Monarki Konstitusional oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Gerakan Monarki Konstitusional oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Gerakan Monarki Konstitusional oleh Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy adalah sebuah partai politik monarki konstitusional yang dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein. Partai politik ini didirikan pada tahun 2003 dengan mengkampanyekan kerajaan Irak dan berencana mengembalikan sistem pemerintahan Irak yang berlandaskan monarki konstitusional. Sharif Ali bin al-Hussein mengaku bahwa dirinya merupakan seorang pewaris tahta yang sah untuk menduduki kursi kerajaan Irak. Hal tersebut diklaim oleh pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy itu karena hubungan yang dimiliki olehnya dengan Raja terakhir, Raja Faisal II yang telah wafat.

Iraqi Constitutional Monarchy hingga sekarang melakukan gerakan-gerakan untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang ada di Irak agar kembali menggunakan sistem pemerintahan monarki dimana seorang raja diakui sebagai kepala negara. Partai monarki ini mengklaim bahwa partainya ini berlandaskan ideologi monarki konstitusional. Monarki konstitusional sendiri adalah salah satu jenis sistem monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional dalam suatu negara dimana negara mengakui adanya seorang raja sebagai kepala negara. Monarki konstitusional modern biasanya menggunakan konsep trias politica pada penerapannya. Hal ini berarti keberadaan seorang raja sebagai kepala negara hanya dijadikan sebagai ketia simbolis dari cabang eksekutif.

Saat ini monarki konstitusional digabungkan dengan sistem demokrasi parlementer. Hal tersebut membuat kerajaan masih berada di bawah kekuasaan raja akan tetapi seorang raja masih memiliki peranan tradisional di dalam sebuah negara. Dalam penggabungan ini perdana menteri yang bertugas untuk memerintah negara bukanlah seorang raja. Beberapa sistem monarki konstitusional yang digunakan oleh beberapa negara masih mengikuti garis keturunan.

Sharif Ali bin al-Hussein selaku pimpinan umum Iraqi Constitutional Monarchy pun mengaku jika dirinya masih memiliki garis keturunan dari saudara kerajaan Hashemite. Kerajaan Hashemite yang merupakan kerajaan yang pernah memimpin Irak hingga 1958. Dan ia pun berkeinginan untuk menjadi kepala negara Irak yang berasal dari partai Iraqi Constitutional Monarchy. Sebagai seorang politikus Sharif Ali bin al-Hussein sekaligus pemain judi poker online profesional yang merupakan satu-satunya tokoh politik yang selalu melakukan kampanye tentang kerajaan irak. Tujuannya adalah untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki yang berdasarkan monarki konstitusional.

Gerakan Monarki Konstitusional

Jika di lihat dari tujuan didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy, partai monarki ini menggabungkan antara sistem monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer. Hal tersebut berdasarkan poin keenam yang berbunyi pembentukan negara demokratis pluralistik di mana kekuasaan ditransfer melalui kotak suara dan pembentukan lembaga demokrasi yang sehat berdasarkan pemisahan kekuasaan penuh yang ada di antara cabang legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Selain itu Iraqi Constitutional Monarchy juga ingin menyusun konstitusi permanen yang dikukuhkan oleh rakyat Irak dalam referendum publik yang dilakukan secara bebas.

Iraqi Constitutional Monarchy hadir untuk mengkampanyekan sistem pemerintahan monarki konstitusional di Irak. Partai ini terus melakukan gerakan-gerakan untuk dapat mengubah kembali sistem pemerintahan irak menjadi sitem monarki yang berdasarkan monarki konstitusional.

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy
Berita Blog Informasi

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy (ICM) adalah salah satu partai politik monarki di Irak yang dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein. Al-Hussein sendiri memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Hashemite yang pernah memerintah Irak hingga tahun 1958. Keberhasilannya telah diakui saat ia menjadi penuntut dalam pers internasional serta dalam politik Irak sendiri. Iraqi Constitutional Monarchy ditemukan pada tahun 2003 dan hingga saat ini keberadaannya telah diakui oleh negara dan rakyat Irak. Ideologi yang dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy ini adalah monarki konstitutional dan sentralisme yang berlandaskan kerajaan Hashemite.

Monarki konstitusional sendiri adalah jenis pemerintahan monarki yang tercipta atas dasar sistem konstitusional yang mengakui adanya kehadiran Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai Kepala Negara. Saat ini banyak negara-negara yang telah menggunakan sistem monarki konstitusional yang modern. Biasanya sistem monarki konstitusional modern ini menggunakan konsep trias politika dimana Raja hanya dijadikan sebagai ketua simbolis dari cabang eksekutif. Apabila seorang Raja memiliki kekuasaan penuh dalam memerintah suatu negera maka sistem pemerintahannya disebut dengan monarki mutlak atau monarki yang absolut.

Ideologi yang Dimiliki oleh Iraqi Constitutional Monarchy

Irak merupakan salah satu negara multipartai dengan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh perdana menteri. Perdana menteri Irak saat ini adalah Haidar al-Abadi. Iraqi Constitutional Monarchy sendiri merupakan satu-satunya partai yang mengkampanyekan kerajaan Irak yang bertujuan untuk mengembalikan sistem pemerintahan Irak yang berdasarkan monarki konstitusional. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy Sharif Ali bin al-Hussein tidak sejalan dengan tahta yang dimilikinya menurut konstitusi kerajaan Irak lama. Meski demikian dirinya tetap bersikukuh untuk mengembalikan Irak ke monarki konstitusional.

Menurut para kritikus apabila konstitusi kerajaan Irak dikembalikan, maka Sharif Ali bin al-Hussein tidak akan bisa menjadi raja. Pewaris monarki Irak yang sesungguhnya adalah Pangeran Ra’ad yang lahir pada 1936, Raja Jordan, dan pewaris Pangeran Zeid bin Ra’ad yang merupakan seorang diplomat Yordania yang aktif di Perserikatan Bangsa Bangsa. Meskipun demikian Sharif Ali bin al-Hussein merupakan salah satu tokoh politik yang memiliki popularitas yang tinggi di kalangan rakyat Irak terutama dikalangan para pemain judi di agen judi bola. Menurutnya segenap rakyat Irak akan mendukung kembalinya sistem monarki konstitusional. Hal tersebut dikarenakan monarki konstitusional merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang sangat cocok dalam menjamin kebebasan individu dari rakyat Irak serta dapat mencegah partai politik yang menyalahgunakan kekuasaan ketika mereka memerintah.

Iraqi Constitutional Monarchy tetap bertahan dengan misinya untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki modern yang sehat. Setidaknya ada 12 tujuan dari didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy ini. semua tujuan tersebut berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Iraqi Constitutional Monarchy juga menjunjung tinggi kedaulatan negara dan akan menyuarakan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh rakyat.

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy
Berita Blog Informasi

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy adalah satu-satunya partai politik yang menganut sistem politik monarki dan ingin mengembalikan sistem pemerintahan Irak menjadi monarki konstitusional seperti dulu lagi. Partai politik monarki ini didirikan pada tahun 2003 di Irak yang dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein. Iraqi Constitutional Monarchy sebagai partai politik dilandasi dengan ideologi monarki konstitusional, sentrisme, dan Hashemite. Iraqi Constitutional Monarchy ini dipimpin oleh seorang pangeran yang mengklaim bahwa dirinya merupakan seorang pewaris yang sah untuk berada di posisi Raja Irak. Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy tersebut adalah Sharif Ali bin al-Hussein.

Sharif Ali bin al-Hussein merupakan seorang pria kelahiran Baghdad, Irak yang lahir pada tahun 1956. Dirinya juga merupakan pimpinan dari partai politik monarki bernama Iraqi Constitutional Monarchy. Sharif Ali bin al-Hussein mengaku jika dirinya adalah seorang pewaris yang sah untuk dapat menempati posisi Raja Irak. Hal tersebut didasari oleh hubungan yang dimiliki Sharif Ali bin al-Hussein dengan raja Irak terakhir yakni Raja Faisal II. Oleh sebab itu dirinya ingin mengembalikan sistem pemerintahan Irak menjadi monarki konstitusional dengan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.

Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy ini memiliki hubungan dekat dengan negara-negara yang tergabung ke dalam Dewan Kerjasama Teluk. Dewan Kerjasama Teluk sendiri merupakan sebuah kelompok yang tergabung dalam pemerintah politik dan ekonomi yang terdiri dari negara-negara Arab yang berada di Teluk Persia. Irak sendiri bukanlah negara anggota dari Dewan Kerjasama Teluk namun Sharif Ali bin al-Hussen memiliki hubungan dekat dengan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Ada 6 negara Arab yang tergabung ke dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut. negara-negara tersebut meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Semua negara tersebut merupakan negara monarki.

Lebih Dekat dengan Pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy

Sharif Ali bin al-Hussein juga diketahui sebagai seorang lawan dari pemerintahan diktator Irak yang pernah dipimpin oleh Saddam Hussein. Pada tahun 1991, pimpinan Iraqi Constitutional Monarchy tersebut memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai mengelola dana investasi. Pada tahun yang sama ia juga menjadi salah satu anggota dari Kongres Nasional Irak yang memiliki tujuan untuk memicu adanya penggulingan Saddam Hussein dari tahta Kepala Negara.

Pada tahun 2003, Sharif Ali bin al-Hussein juga pernah mewakili Blok Konferensi Nasional Irak dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah di Damaskus. Pertemuan diantara keduanya pun terjadi dan mereka sepakat untuk mengakhiri pendudukan serta akan membentuk pemerintahan Irak yang berdasarkan kepuasan aspirasi rakyat dengan mempertahankan persatuan negara. Sebagai seorang politikus, Sharif Ali bin al-Hussein tercatat pernah mendapatkan penghargaan Royal Order of the Drum yang diberikan oleh Kigeli V, mantan Raja Rwanda.

Perjalanan Iraqi Constitutional Monarchy sebagai Partai Politik
Arsip Berita Blog Informasi Konstitusi

Perjalanan Iraqi Constitutional Monarchy sebagai Partai Politik

Perjalanan Iraqi Constitutional Monarchy sebagai Partai Politik – Irak merupakan negara republik yang berada Timur Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Kuwait dan Arab Saudi di bagian selatan, Yordania di bagian barat, Suriah di bagian barat laut, Turki di bagian utara, dan Iran di bagian timur. Irak sendiri hanya memiliki bagian yang tidak terlalu luas dari garis pantai di Umm Qashr, Teluk Persia. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Irak adalah republik parlementer yang didalamnya memiliki banyak sekali partai politik.

Saat ini Irak dipimpin oleh perdana menteri Adil Abdul-Mahdi dan presiden Barham Salim. Sebagai negara republik parlementer federal demokrasi perwakilan, perdana menteri memegang sebagian besar kekuasaan pada cabang eksekutif serta memiliki kewenangan untuk menunjukan kabinet kerja. Pemerintahan federal Irak sendiri dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan konstitusi sebagai republik parlementer federal yang islami serta demokratis. Pemerintahan federal sendiri terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, perdana menteri, serta kabinet menteri. Lembaga legislatif sendiri adalah Majelis Perwakilan Irak. Untuk lembaha yudikatif federal terdiri atas mahkamah agung, mahkamah kasasi, kejaksaan agung, dan lembaga peradilan federal lain yang telah diatur di dalam undang-undang yang dimiliki oleh negara. Meskipun saat ini Irak merupakan negara republik parlementer federal demokrasi perwakilan namun masih ada segelintir orang yang ingin mengembalikan sistem pemerintahan Irak menjadi sistem pemerintahan monarki yang berlandaskan monarki konstitusional.

Salah satu gerakan yang dilakukan untuk untuk mengembalikan sistem pemerintahan monarki di Irak dilakukan oleh salah satu partai politik yang bernama Iraqi Constitutional Monarchy. Partai politik ini pertama kali didirikan dan bekerja sama dengan salah satu situs agen bola terpercaya dari Irak pada tahun 2003. Di bawah kepemimpinan Sharif Ali bin al-Hussein, Iraqi Constitutional Monarchy terus melakukan kampanye untuk dapat mengubah kembali sistem pemerintahan Irak menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional. Iraqi Constitutional Monarchy sendiri merupakan satu-satunya partai politik yang melakukan kampanye soal kerajaan Irak sebagai salah satu lembaga eksekutif.

Sharif Ali bin al-Hussein mengaku jika dirinya merupakan pewaris tahta kerajaan yang sah. Ia mengklaim bahwa dirinya masih memiliki kaitan dengan keluarga kerajaan Hashemite. Kerajaan Hashemite sendiri merupakan salah satu kerajaan yang pernah memerintah Irak hingga tahun 1958. Ketua Iraqi Constitutional Monarchy tersebut telah berhasil menunjukan dirinya dengan menjadi penuntut pada gelaran Pers Internasional serta aktif di dalam kegiatan politik Irak. Sebagai seorang politikus, Sharif Ali bin al-Hussein menjadi satu-satunya orang yang melakukan kampanye kerajaan Irak untuk dapat mengembalikan sistem pemerintahan monarki yang berlandaskan monarki konstitusional.
Hingga saat ini Iraqi Constitutional Monarchy masih terus melakukan gerakan-gerakan untuk dapat mengembalikan sistem pemerintahan monarki di Irak. Monarki konstitusional sendiri merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang masih mengakui keberadaan raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara mereka.

Tujuan Didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy
Arsip Berita Blog Informasi Konstitusi

Tujuan Didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy

Tujuan Didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy – Iraqi Constitutional Monarchy merupakan salah satu partai politik yang ada di Irak. Dipimpin oleh Sharif Ali bin al-Hussein partai ini telah berdiri sejak tahun 2003. Partai politik monarki ini terus berkembang dan menjadi salah satu partai terbesar dan paling berpengaruh di Irak. Berikut ini adalah tujuan didirikannya Iraqi Constitutional Monarchy sebagai partai politik monarki:

1. Menegakkan persatuan bangsa Irak serta akan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Irak yang berdaulat.

2. Menegaskan identitas agama Islam di Irak sekaligus akan tetap menghormati semua agama atau kepercayaan yang ada di Irak serta akan mengakui hak-hak milik rakyat yang tidak dapat di ganggu gugat

3. Menerapkan referendum nasional yang bebas dan langsung dengan tujuan untuk memutuskan sifat pemerintah serta Kepala Negara Irak.

4. Menyusun konstitusi yang permanen yang bertujuan untuk dapat dikukuhkan oleh rakyat Irak dalam referendum publik yang bebas dan langsung.

5. Bahwa sesungguhnya watak pemerintahan yang monarki akan bersifat turun temurun dan konstitutional yang berasal dari kehendak rakyat. Sehingga monarki akan menjadi sebuah simbol untuk persatuan rakyat, kebanggaan, serta kehormatan bangsa Irak.

6. Pembentukan negara demokratis yang pluralistik dimana kekuasaan ditentukan melalui kotak suara dan pembentukan lembaga demokrasi yang sehat berdasarkan pemisahan kekuasaan penuh antara legislatif, eksekutif, dan cabang yidukatif.

7. Penegasan kesucian peradilan dan independensinya dari kelompok atau orang di negara bagian mana pun.

8. Untuk sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh Hak Asasi Manusia sebagaimana telah ditetapkan oleh agama, Lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa, serta Lembaga-lembaga Internasional lainnya.

9. Angkatan bersenjata Irak adalah milik rakyat dan misi suci yang mereka jalankan adalah untuk melindungi bangsa dari agresi eksternal. Angkatan bersenjata Irak tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas politik apapun.

10. Melembagakan ekonomi bebas dan mendorong serta mengembangkan sektor pertanian untuk keperluan komersial. Sekaligus untuk mempertahankan keseimbangan yang ada di antara hak-hak kepemilikan dan pasar bebas serta hak-hak rakyat atas keadilan sosial untuk mendapatkan kesetaraan, kesempatan dan fasilitas dasar dari pemerintah.

11. Melaksanakan rekonsiliasi nasional yang komprehensif berdasarkan dari pengampunan serta pengampunan jauh pada keinginan untuk balas dendam dan retribusi dengan mempertimbangkan aturan hukum dan keadilan yang ada.

12. Mengubah peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh zaman kegelapan Irak dengan berlandaskan hukum yang adil dan memiliki pertimbangan utama untuk masalah etnis dan sekuler, hukum kebangsaan, emigrasi sukarela dan paksa serta atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab untuk semua warga negara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi permanen.

Keduabelas tujuan didirikannya partai Iraqi Constitutional Monarchy tersebut diharapkan akan membantu perkembangan pemerintahan Irak agar tetap sehat dan tetap menjalankan tugasnya atas kedaulatan rakyat yang tidak bisa diganggu gugat.